KETUHANAN YANG MAHA ESA BUKAN HANYA TAUHID ISLAM

Text to Speech

 

1. PURWAKA 

Beberapa waktu yang lalu, Eggi Sudjana di depan sidang Mahkamah Konstitusi, berkata bahwa hanya Islam yang memiliki konsep Ketuhanan Yang Maha Esa, menuai kontroversi. Konsekuensi dari pernyataannya itu, maka semua agama non-Islam harus dibubarkan apabila Perpu ormas Nomor 2 tahun 2017 disahkan, karena pada hematnya tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Pernyataan di atas jelas-jelas merupakan upaya pembelokan makna Ketuhanan Yang maha Esa, seperti yang tercantum dalam dokumen pidato Bung Karno, “Lahirnya Pancasila”, 1 Juni 1945, yang kemudian dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

2. SEJARAH SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Sejalan dengan pemikiran di atas, Hazairin dalam bukunya "Demokrasi Pancasila", mengatakan bahwa rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin datang dari pihak Nasrani, Hindu atau Timur Asing yang ikut bermusyawarah dalam panitia yang bertugas menyusun UUD 1945, melainkan dari para tokoh Islam seperti K.H. Wachid Hasjim, Prof. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, dan sebagainya. Rumusan ini muncul sebagai kompensasi dari *dihapuskannya tujuh kata Piagam Jakarta “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” (Hazairin, 1981:71). 

Pendapat ini tentu saja salah. Hazairin menafsirkan rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembukaan UUD 1945 tanpa melihat secara utuh proses sejarahnya, mulai dari pidato Bung Karno, 1 Juni 1945. Tanpa menyebut Pancasila, Pembukaan UUD 1945 hanya memuat rumusan lima sila hasil pengembangan dari pidato “Lahirnya Pancasila”. Secara yuridis, PPKI tidak pernah mengagendakan peresmian Dasar Negara, sebab satu-satunya yang disebut Pancasila hanya dokumen “Lahirnya Pancasila”, tanggal 1 Juni 1945. Karena itu, penyebutan “salah kaprah” bahwa Pancasila yang sah adalah yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yang diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945, adalah salah dan harus diluruskan (Basarah, 2017:60:62). 

Jadi, sebagai suatu rangkaian proses historis, kelima sila dalam Pembukaan UUD 1945 itu sama sekali tidak bisa dilepaskan dari pidato “Lahirnya Pancasila”. Meskipun dinamika yang berkembang dalam proses pembahasannya pada sidang-sidang PPKI, sila pertama ini pernah berubah dalam *Piagam Jakarta*, namun akhirnya kembali lagi ke rumusan semula, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Harus dicatat pula, bahwa Bung Karno selalu turut aktif dalam semua proses historis itu, karena dalam sidang-sidang pembahasan inipun juga Bapak Pancasila itu yang memimpinnya.  

Faktanya, rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang diperdebatkan itu untuk pertama kali justru diucapkan oleh Bung Karno, dan bukan dari tokoh-tokoh perwakilan Islam yang disebut Hazairin. _“Hatiku akan berpesta raya, apabila saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa”_, tegas Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945.  

Jadi, rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa bukan kompensasi ditolaknya Piagam Jakarta, melainkan justru kembali ke rumusan semula yang diusulkan oleh Bung Karno, setelah tujuh kata dalam Piagam Jakarta dicoret, karena menurut Mr. Latuharhary “bersifat diskriminatif”. *Tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu berhasil dihapuskan atas kebesaran jiwa para bapak bangsa kita demi Persatuan Indonesia.*  

Sampai sekarang pun masih banyak kalangan yang ingin menafsirkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa hanya dalam makna eksklusif Islam. “Ketuhanan Yang Maha Esa”, tegas Hazairin, _“hanya sanggup diciptakan oleh otak, kebijaksanaan dan iman orang Indonesia Islam, yakni terjemahan pengertian yang terhimpun dalam “Allahu al-Wahidu al-ahad””_ *(Hazairin, 1981:58)*.  

Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa dipahami paralel dengan Tauhid Islam adalah boleh-boleh saja, dan sudah semestinya, setiap agama memakai sila Ketuhahan yang Maha Esa menurut keyakinan agamanya. Tetapi membatasi sila ini hanya dalam makna Tauhid Islam adalah bentuk _“imperialisme doktriner yang merasa benar sendiri”_, yang bertentangan dengan jiwa dari sila itu sendiri. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Bung Karno, _“segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni tanpa egoisme agama”_. *Jadi, sila Ketuhanan Yang Maha Esa justru memayungi keyakinan semua agama dan kepercayaan, dan sama sekali tidak berarti identik dengan ajaran salah satu agama saja.* 

3. TIDAK ADA HEGEMONI TAFSIR 
"SILA KETUHANAN YANG MAHA ESA" 

Kalau klaim sepihak ini hanya didasarkan kata “esa” yang dimaknai dengan satu Tuhan dalam makna Islam, maka bukan hanya Islam yang mempunyai ayat bahwa Tuhan itu satu. Ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Islam, keesaan Tuhan sudah dikenal dalam kitab-kitab suci Weda, Taurat dan Injil. Misalnya, pustaka suci Weda menyebutkan: 

एकम् सत् विप्रा: बहुधा वदन्ति
_Ekam Sat Viprah Bahudha Vadanti._
Artinya : _“Hanya ada satu Tuhan tetapi para orang pandai menyebut-Nya dengan banyak nama”_ *(Rig Veda I.164.46)*.  

Demikian juga, dalam Alkitab, *1 Timotius 2:5* disebutkan: *כִּי אֶחָד הָאֱלֹהִים* _“Ki ehad ha Elohim..” (Karena Allah itu Esa)_. Lagi, *surat Yakobus* menyebutkan: _“Engkau percaya bahwa Allah itu Esa (Ibrani: אַתָּה מַאֲמִין שֶׁהָאֱלֹהִים אֶחָד “Attah ma’amin she Ha-Elohim ehad”)_. _“Itu baik! Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar”_ *(Yakobus 2:19)*. Di sini kata Ibrani *אֶחָד* “ehad”, sejajar dengan kata Arab *أَحَدٌ “ahad”, وَاحِدٌ* _“wahid”_, seperti yang ditekankan Hazairin ketika mengutip *Q.s. Al-Ikhlas 112:1* yang berbunyi: *قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ* _“Qul huwa Allahu Ahad” (Katakanlah, Dialah Allah Yang Esa)_.  

Tentu saja, tiap-tiap agama mempunyai penafsiran terhadap hakikat Tuhan dan keesaan-Nya menurut bahasa teologisnya masing-masing. Dan ini bisa rawan salah paham, apabila ditafsirksn dalam “bahasa teologis” agama lain. Misalnya, istilah Anak Allah dalam Iman Kristiani sama sekali tidak bermakna Allah itu beranak dan diperanakan, sehingga sering dipertentangkan dengan dalil *لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ* _“Lam yalid wa lam yulad” (Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan)_. Ungkapan ini dalam Iman Kristiani bersifat kiasan, yaitu pewahyuan diri Allah melalui Firman-Nya, dan sama sekali tidak berarti Allah itu beranak secara fisik, seprimitif kaum jahiliah dari masa pra-Islam yang ditentang oleh Islam.  

Saya kemukakan contoh _“qiyas al-kitabiyah” (the biblical anology)_ Anak Allah ini, hanya untuk menunjukkan betapa rumitnya apabila kita memaknai sila pertama Pancasila dalam hegemoni tafsir agama tertentu. Karena memang bukan itu maksud diusulkannya sila Ketuhanan Yang Maha Esa. *_“Yang Kristen bertuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad SAW”_*, kata Bung Karno.  

Bahkan ditinjau dari ilmu agama-agama _(religionswissenschaft)_, Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak hanya bisa ditafsirkan menurut Ilmu Kalam Islam atau teologi Kristen secara theistik, tetapi juga memberi ruang yang sama bagi penafsiran yang bersifat non-theistik misalnya Buddhis. _“Orang Buddha”_, tegas Bung Karno lebih lanjut, _“menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada pada mereka”_. Mengapa Bung Karno tidak mengatakan _“yang Buddha bertuhan menurut petunjuk Sidharta Gautama?”_ Karena Bung Karno paham bahwa agama Buddha memahami *“yang Maha Esa” dalam makna non-theistik, bukan dalam _“personal God”_*. *Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak hanya dihayati dalam makna monotheisme, tetapi bisa juga monisme dan non-theisme, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing*.  

Bukan konsep teologis suatu agama yang hendak ditekankan, tetapi menurut istilah Bung Hatta, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi pondamen moral yang menjiwai sila-sila lainnya sebagai pondamen politik. Dengan sila pertama ini negara memperoleh dasar yang kokoh, yang mewajibkan kebenaran, keadilan, kebaikan dan kejujuran, serta persaudaraan keluar dan ke dalam untuk menjalankan politik dan tugas *(Roeslan Abdulgani, 1987:99)*.  

4. WASANA KATA  

Sikap lapang dada untuk menerima dan merayakan perbedaan dalam sikap saling hormat menghormati inilah yang disebut oleh Bung Karno dalam bahasa Belanda _“verdraagzaamheid”_. “Nabi Muhammad SAW”, kata Bung Karno, “telah memberi bukti yang cukup tentang verdraagzaamheid tentang menghormati agama-agama lain, Nabi Isa pun telah menunjukkan _verdraagzaamheid_ itu”. Justru dalam suasana batin mencari _“meeting point”_ demi tegaknya Indonesia merdeka yang akan didirikan pada waktu itu, maka *rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa itu untuk pertama kali dicetuskan Bung Karno, untuk mencegah hegemoni tafsir tentang Tuhan dan imperialisme doktriner yang berlagak paling benar sendiri.* © 

KEPUSTAKAAN  
          1. Hazairin, _Demokrasi Pancasila_ (Jakarta: Bina Aksara, 1981).
          2. Ahmad Basarah, _Bung Karno, Islam dan Pancasila_ (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2017).
          3. H. Endang Saifudin Anshari, _Piagam Jakarta 22 Juni 1945_ (Bandung: Penerbit Pustaka, 1983).
          4. Roeslan Abdulgani, _Indonesia Menatap Masa Depan_ (Jakarta: PT. Merdeka Sarana Usaha, 1987).
          5. RM. A.B. Kusuma, _Lahirnya Undang-undang Dasar 1945_ (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2009).   

"MERDEKA !!" 
Oleh : Dr. Bambang Noorsena
2018 © ISCS All Rights Reserved

Category:  Teologi

Connect with Us

Ziarah ke Tanah Suci bersama Dr. Bambang Noorsena

Bagi Anda yang berminat untuk tour ziarah ke Tanah Suci Israel bersama Bapak Dr. Bambang Noorsena dapat menghubungi Contact Person di bawah ini :

087771659955 (Bu Dini - WA/Call)

085859042229 (Bu Shafa - WA/Call)

Info flyer untuk jadwal ziarah berikutnya dapat dilihat di link berikut ini : (Menyusul)

Pemesanan Buku Dr. Bambang Noorsena

Bagi Anda yang berminat untuk membeli Buku-Buku Karya Bapak Dr. Bambang Noorsena dapat menghubungi Contact Person di bawah ini :

085859042229 (Bu Shafa Erna Noorsena) 

Judul Buku yang Tersedia : ORDER BOOK